Kontemplasi : HASTAG (16)

Kamis, 10 Januari 2013


#CaraCepatMenjadiKaya

Menjadi sukses(kaya) itu adalah impian banyak orang. Bagaimana caranya?. Salah satu yang populer adalah dengan menjadi pengusaha. Tapi bukankah pengusaha butuh modal?. Tenang, sekarang ini ada kursus atau sessi motivasional untuk memberi jalan bagaimana menjadi pengusaha dengan modal dengkul alias utangan. Namun toh tidak semua orang berbakat jadi pengusaha, lagi pula kalau semua jadi pengusaha ya lama-lama saling makan dan pasti sebagian akan tumbang.

Pilihan lain adalah dengan menjadi pegawai pada perusahaan yang mampu memberi gaji dengan baik plus bonus-bonus kinerja yang menggiurkan, lebih besar dari pada gaji. Sektor kesehatan, komunikasi, keuangan dan pertambangan adalah beberapa jenis usaha yang mampu memberikan imbalan yang setimpal untuk pekerjanya.

Ada ‘pekerjaan’ lain yang kini juga menjadi pilihan untuk menjadi cepat kaya. Duduk di kursi legislatif pada saat ini berpotensi untuk melipatgandakan kekayaan secara cepat. Kecepatannya bahkan bisa melampaui seorang pengusaha tersukses sekalipun. Angelina Sondakh, mantan Puteri Indonesia yang kemudian terjun ke politik dan berhasil duduk di DPR RI pada tahun 2003 kekayaannya hanya sekitar 600 juta. Tidak sampai sepuluh tahun kekayaannya telah berlipat menjadi 58 kali dari semula. Catat, kelipatan itu adalah kelipatan kekayaan, harta yang terlihat. Kalau ditambah dengan pengeluaran selama tahun itu maka bisa dipastikan pemasukan ke kantongnya mengelontor terus bak air bah.

Bagaimana mungkin kekayaan seorang politikus yang mengabdikan diri seratus persen untuk dunia politik bisa berlipat-lipat seperti itu. Padahal gaji atau penghasilan yang dibawa pulang dalam sebulan berkisar 60 jutaan. Di titik inilah ruang abu-abu politik yang berbicara. Politik di Indonesia amat terkait dengan proyek-proyek pembangunan. Banyak pengusaha atau badan usaha besar yang omzet-nya bergantung pada proyek-proyek yang diluncurkan oleh pemerintah. Persaingan memperebutkan proyek ini bukan hanya soal kompetensi melainkan juga akses terhadap kekuasaan politik.

Akses bisa terbuka karena kedekatan, tetapi akses juga bisa dibuka dengan ‘kesepakatan-kesepakatan’. Banyak kesepakatan yang lahir sebelum sebuah proyek digarap. Ada kesepakatan baik, namun kesepakatan jahat tak kurang banyaknya. Kesepakatan baiknya tentu saja proyek ditujukan untuk pembangunan bangsa pada bidang tertentu, meningkatkan ekonomi, sumberdaya manusia dan lain sebagainya. Kesepakatan buruk, misalnya agar mutu proyek tetap baik, tapi fee juga bisa dibagi ke berbagai pihak, pengusaha dan penguasa sama-sama untung maka sejak awal harga proyek sudah dinaikkan alias di mark up.

Salah satu cara agar mark up tidak terlalu kentara, bukan hanya harga yang direkayasa melainkan juga proses atau tahapan pekerjaan yang dibuat berlarat-larat dalam dokumen proyeknya. Padahal tahapan-tahapan itu bisa saja dikerjakan sekali jalan, namun dipisah-pisah untuk membuat mata anggarannya tidak terlalu mencurigakan.

Praktek ‘pencurian’ uang seperti ini sudah lazim dan tentu saja para pemeriksa sudah tahu. Tapi apa boleh buat ‘niat’ mencuri sulit untuk diadili apabila tidak ada bukti-bukti fisik yang menyertainya. Jadi biarpun proyek dibuat berlarat-larat, kalau bukti administrasi dan transaksinya sah, ya pemeriksa bisa bilang apa, paling hanya rekomendasi agar kesempatan berikutnya proyek dijalankan lebih efisien.

Soal harta yang berlipat dengan kecepatan ‘supersonic’ tentu saja bukan kepunyaan Angie semata. Rata-rata legislator dengan amatan sekilas saja pasti akan memperlihatkan peningkatan kwalitas dan kwantitas hartanya secara bermakna. Ini tak hanya berlaku di DPR RI melainkan sampai ke DPR Propinsi, Kota dan Kabupaten. Seseorang yang sebelum menjadi anggota DPRD misalnya, ‘ogah’ membeli sepatu berharga 500 ribu keatas, kini kerap menyilangkan kaki saat duduk untuk menunjukkan sol sepatu yang berharga 5 juta. Tadinya tak doyan memakai jaket, kini biarpun panas menyenggat, jaket kulit berharga 3 juta tetap saja dipakainya.

Lantaran perbaikan ekonominya begitu kentara, tak heran jika kemudian anggota DPR kerap menjadi sasaran permintaan sumbangan entah dengan proposal maupun tidak. Ada banyak cara dilakukan oleh orang atau sekelompok orang untuk meminta bantuan uang dari anggota DPR. Mulai yang tanpa basa-basi, langsung todong dengan sapaan Pak Bos, Ketua, dan seterusnya sampai cara paling halus yang perlu kepekaan nurani untuk membaca tanda. Banyak yang memaksudkan undangan atau permintaan untuk menjadi pembicara terhadap anggota DPR, namun tujuan sebenarnya adalah meminta dukungan pendanaan.

Kerapnya anggota DPR ‘diminta-mintai’ membuat mereka menjadi tak bebas dalam bergerak. Setiap melihat atau bertemu orang terbayang dihadapannya adalah para peminta-minta. Dan sebenarnya anggota DPR sukai dimintai-mintai asalkan tidak membuat bolong kantongnya sendiri. Mekanisme ‘meminta-minta’ akhirnya diinstitusionalisasi lewat mekanisme reses dan aneka kunjungan terhadap masyarakat. Dalam pertemuan dengan konstituen itu biasanya anggota dewan akan berlagak “Kami ini wakil anda, maka wajib hukumnya membantu dan memfasilitasi apa yang menjadi kepentingan serta kebutuhan anda”.

Dan biasanya masyarakat akan ramai-ramai menyampaikan ‘aspirasi’ yang tak lebih dari daftar panjang kebutuhan belanja langsung yang nantinya akan dijelmakan menjadi proyek-proyek di tahun anggaran mendatang, atau kalau memang mendesak maka akan dilakukan perubahan pada anggaran pendapatan dan belanja yang sedang berlaku. Dan apabila rangkaian aspirasi dari reses bisa menjelma menjadi proyek maka legislator akan mendapat nama di mata konstituennya plus potensi pendapatan dari proyek-proyek itu. Penerima proyek harus tahu diri bagaimana sejarah proyek itu, dan sejarah itu tidak gratis.

Dengan memelihara konstituen terus sebagai ‘peminta-minta’ dan kemudian legislator bisa meloloskan permintaan itu maka pondasi untuk kembali dipilih entah dalam kedudukan yang sama atau lebih tinggi lagi telah dibangun oleh legislator. Potensi untuk terpilih kembali dalam pemilu mendatang lebih terbuka dan apabila terpilih kembali maka pundi-pundinya akan semakin membengkak, bahkan kemudian meluap hingga perlu ditampung dalam rekening pasangan dan anak-anaknya. Jadi jangan sedih dan marah jika kelak berurusan dengan KPK, rekening pasangan dan anak ikut serta diblokir.

Pondok Wiraguna, 11 Desember 2013
@yustinus_esha


0 komentar:

Poskan Komentar

Diberdayakan oleh Blogger.

Cari Blog Ini

Memuat...
 
BORNEO MENULIS © 2011 | Designed by RumahDijual, in collaboration with Online Casino, Uncharted 3 and MW3 Forum