Apa yang diajarkan sejarah kita tentang kepemimpinan?. Kalo direnungkan sebenarnya banyak pelajaran yang bisa dipetik dari para pemimpin negeri. Banyak ajaran mulia, pitutur dan laku yang bisa dijadikan inspirasi oleh penerus bangsa. Namun diluar hal-hal yang baik, menurut Mas Romo, kepemimpinan di negeri ini mengajarkan bahwasanya seorang pemimpin adalah orang yang rajin bicara tapi malas mendengar. Terlebih jika yang berbicara padanya itu bukan siapa-siapa alias orang biasa. Selain malas mendengar, pemimpin juga rajin mengeluh, marah (tersinggung), suka memerintah, mengecam dan gemar mengeluarkan himbauan serta nasehat.
Sontak saja semburan Mas Romo membuat orang-orang disekitarnya kaget. Kalau di jaman Pak Harto, pasti Mas Romo bakal digelari WTS (waton sulaya) atau tukang bicara ngawur, sembarang, nggak pakai aturan. “Mas..mas..kok ngomongnya nggak enak gitu, pasti sampeyan ini LSM ya”, celetuk seseorang berbaju seragam kantoran.
“Pak, bedakan ya antara bicara ngawur dan terus terang. Jangan dicampur adukkan dan apa pula urusannya nyebut-nyebut LSM segala”, sahut Mas Romo.
“Ya pasti LSM kan, soalnya yang sering ngomong sembarangan kan LSM. Kerjaan mengkritik pemerintah melulu. Bikin begini salah, nggak bikin begitu juga salah. Kok rasanya pemerintah gak ada benarnya di mata LSM. Padahal LSM kan seharusnya menjadi mitra pemerintah, mendukung program kerja, visi dan misi pemerintah. Bukan malah menyerang habis-habisan”.
“Ini lagi salah bapak, mencampuradukkan antara ngomong sembarangan dengan kritik. Buka kamus dulu kalau nggak tahu, apa itu kritik. Sebagai warga entah LSM atau bukan, saya punya hak untuk menilai dan bicara”, jawab Mas Romo dengan nada yang terjaga.
“Soal hak bicara, pemerintah memang mengakui. Tapi siapa yang diwakili oleh LSM, jangan jual masyarakat lah”, sahut seseorang berbaju seragam kantoran terus menyerang.
“Yang bilang LSM mewakili masyarakat itu siapa. Wakil masyarakat ya anggota DPR dan DPD. Kalau LSM ya mewakili dirinya sendiri, kecuali ada masyarakat yang datang mengadu karena keluhannya tak didengarkan oleh pemerintah dan wakil-wakilnya. Nah kalau kemudian LSM bicara, tentu bukan bicara mewakili masyarakat melainkan bicara tentang kondisi dan keadaan yang dialami masyarakat”, jawab Mas Romo tetap tenang “Tapi tunggu dulu kenapa dari tadi mempersoalkan LSM, memangnya cuma LSM yang rajin mengkritik pemerintah?. Pegawai pemerintah kan juga doyan mengutuk dan menyumpahi atasannya, cuma nggak dikutip saja oleh wartawan jadi seolah-olah baik-baik saja”.
“Lha ini, coba baca komentar LSM di koran. Mengkritik rencana ini dan itu, kalau diikuti kan bakal tidak ada pembangunan, mau apa kalau daerah ini tetap primitif, ketinggalan seperti perbatasan?”, kata seseorang berseragam kantoran menunjukkan kolom berita di koran.
“Iya, tapi kenapa bapak kok sewot pada saya?”.
“Bicara sampeyan ini persis LSM. Main seruduk dan tidak hormat pada pimpinan pemerintahan. Padahal beliau kan sudah berbuat untuk masyarakat dan dipilih pula oleh masyarakat. Mengkritik beliau berarti mengkritik pilihan masyarakat”.
“Mohon maaf bapak, pikiran sampeyan kok semakin sesat. Jangan-jangan tertutup sama seragam yang bapak pakai itu. Jangan jadikan baju itu sebagai kacamata kuda yang membuat pikiran cuma searah. Maju tak gentar membela sesuatu yang belum tentu benar. Bapak ini abdi masyarakat bukan antek pimpinan, berjamur nanti pantatnya kalau dijilat-jilat terus”, sahut Mas Romo mulai panas.
“Hati-hati sampeyan kalau ngomong. Jangan bikin orang tersinggung”, jawab seseorang berseragam kantoran sambil menjauh.
Mas Romo tak menyahut lagi, dipandanginya langkah seseorang berseragam kantoran itu menjauh darinya. Jauh dilubuk hatinya muncul suara “Sesungguhnya tak ada perubahan atas watak pemerintahan dan birokrasi di negeri ini meski selalu mengumandangkan kata reformasi. Kritik masih selalu dipandang sebagai serangan atas pribadi seseorang. Padahal kritik adalah bagian dari partisipasi dan dialog publik untuk melakukan pengawasan, peringatan dini pada pelaksana pemerintahan agar tidak terjadi kesalahan yang menyengsarakan rakyat di hari kemudian. Memberikan suara untuk seseorang agar terpilih menjadi pemimpin bukan berarti ‘pasrah bongkokkan”, setuju atas apapun yang dilakukan atau direncanakan olehnya. Dosa terbesar kita sebagai bangsa dan warga adalah membiarkan pemimpin kita berbuat sesuatu, tidak mencegah atau mengingatkannya meski itu salah atau kurang tepat menjawab kebutuhan masyarakat”.
Yustinus Sapto Hardjanto
Sociocultural Networker’s
0 komentar:
Posting Komentar