Politik Itu Lucu

Pandangan positivistic tentang politik sebagai ilmu yang paling mulia diungkapkan oleh Plato. Politik dalam pengertian ini adalah segala sesuatu atau hal ihkwal yang dimaksudkan untuk mengatur kehidupan bersama secara lebih baik. Berbanding terbalik dengan pernyataan itu, perilaku dan wajah politik kontemporer justru menyatakan “politik itu kotor”. Ungkapan semacam ini muncul dan popular dalam masyarakat, karena praktek dan perilaku politik yang menonjol selama ini yaitu perebutan lahan di wilayah kekuasaan yang erat kaitannya dengan kedudukan, uang dan mobilisasi massa. Politik ibarat matematika tanpa angka, sehingga bagi kebanyakan orang bicara politik justru bikin jidat jadi berkerut, kepala pening dan bibir mencibir. Politik yang menjadi panglima dimana-mana ternyata belum mampu menghasilkan tegaknya hukum yang menjadi harapan warga. Dan kerap memicu munculnya berbagai kemerosotan dan ketidakpastian dalam kehidupan ekonomi, social, keamanan bahkan budaya.

Seburuk itukah wajah politik kita?. Mungkin tidak seandainya kita bisa sedikit lapang dada, sembari memandang praktek dan proses politik tanpa keinginan untuk ikut-ikutan berpolitik. Atau dengan kata lain politik bisa jadi hiburan apabila kita tertawa karena melihat aksi-aksi politik daripada ditertawakan karena berpolitik. Ucup Kelik (Wapres Republik BBM) mengatakan bahwa “Bangsa yang besar adalah bangsa yang bisa mentertawakan dirinya sendiri”. Jadi marilah tertawa sepuas-puasnya sebelum muncul undang-undang yang melarang kita mentertawakan politik plus politisi kita.

Saat ini tanda yang paling menonjol dari demokrasi di Indonesia adalah semakin banyaknya demonstrasi. Aneh memang, sebab penyelenggara pemerintahan sekarang ini (eksekutif dan legislative) adalah hasil pilihan rakyat secara langsung. Maka seharusnya mereka lebih dekat, mengerti masalah dan mendengarkan rakyat lewat saluran politik yang ada. Maraknya demonstrasi merujuk adanya ketidakberesan dalam komunikasi politik antara rakyat dengan penyelenggara pemerintahan. Mereka yang dulu bermulut manis kini begitu terpilih justru sibuk memikirkan dirinya sendiri dan lebih membahas pembagian kursi atau wilayah yang berkaitan dengan wilayah basah dan wilayah padamu negeri plus besaran pendapatan mereka dengan memperanakpinakkan jenis-jenis tunjangan. Pada sisi lain ada semacam kesengajaan untuk membiarkan demonstrasi tetap marak (posisi ambil untung) karena pesan atau masalah yang disampaikan para demonstrator bisa jadi peluru untuk menyerang pihak lain yang tidak sejalan. Jika masalahnya memang urgent dan punya efek besar untuk rakyat maka akan ada alasan yang kuat untuk membentuk aneka macam pansus dan rakor.

Untuk urusan pansus dan rakor, penyelenggaran pemerintahan nampaknya kompak, karena sama-sama mengemari model ini bahkan untuk urusan-urusan yang sangat mendesak sekalipun. Lewat Pansus dan rakor sepintas reaksi atas masalah begitu cepat, namun biasanya hasil dan penyelesaian tetap lambat. Sebab dalam pansus atau rakor selalu ada pihak yang sengaja tidak ingin kompak hingga memicu tarik ulur antar pihak, hujan interupsi dalam pleno, serobot sampai sabotase mike, sampai dengan politik amplop. Akibatnya masalah semakin meluas, apalagi jika turut dipanas-panasi oleh pemberitaan di berbagai media. Pihak yang terpancing atau bernafsu terlibat untuk menyumbang tenaga dan pikiran makin banyak sehingga persoalan justru tambah ruwet. Penyelesaian masalah yang berlarut kembali akan melahirkan arus demontrasi pro dan kontra. Maka wajar jika si Polan saat ditanya soal bagaimana keterlibatannya dalam proses demokrasi, akan segera menjawab “selalu terlibat dari satu demonstrasi ke demonstrasi lainnya dengan bersemangat apalagi jika uang sakunya bagus”. Soal isi, EGP-lah yang penting hafal perintah korlap soalnya kalau salah teriak bisa celaka karena bakal dituduh sebagai penyusup. Dan dalam demonstrasi yang panas teriakan kata ‘penyusup’ sama artinya dengan ‘gebuk dia sampai bonyok dan kapok’.

Politik kita memang tak bisa lepas dari bau uang meski wujudnya tidak selalu kentara. UUD dipahami sebagai Ujung-Ujungnya Duit dan Sila Pertama Pancasila menjadi Keuangan Yang Maha Kuasa. Politik memang butuh uang sekaligus juga menghasilkan uang. Tak heran jika orang-orang yang dimasa remajanya emoh politik disaat dewasa tiba-tiba begitu bernafsu untuk mengeluti bidang politik praktis. Kalo tidak punya uang maka diluar banyak mak comblang, calo, germo dan preman politik yang bersedia membantu mempertemukan dengan ‘investor politik’ yang tak banyak permintaan kecuali akses dan jaminan memperoleh proyek dimasa mendatang.

Politisi yang ketika sudah memegang jabatan mengusulkan atau menetapkan ‘pengharaman’ menunjukkan paradoksal dengan cara mencapainya. Dulu untuk meningkatkan citra segala cara dan jalan dihalalkan, kalau perlu ijazah pun dipalsu (dibeli juga) biar kelihatan mentereng karena punya banyak gelar yang selangit, mengaku sebagai bagian dari konstituennya sejak dari kandungan, rela berpanas dan berbecek ria memasuki lorong dan gang sempit di perkampungan, pasar tradisional sambil tak segan merogoh kantong untuk memberi bantuan kepada mereka yang menderita. Jika ini diungkit maka bukan politisi namanya kalau tak pintar berkelit, mempersoalkan dan dipersoalkan adalah perkara biasa, menemukan cara meloloskan diri dari persoalan justru jadi ujian bagi politisi. Jika terbukti mampu meloloskan diri dari berbagai persoalan maka gelar terhormat sebagai politisi licin akan segera disematkan kepadanya. Emangnya belut apa?. Dalam politik segala macam hal memang bisa dipersoalkan, gara-gara sepucuk surat atau sepenggal kalimat pernyataan maka seseorang bisa menjadi obyek bulan-bulanan di gedung dewan dan jalanan. Seruan mundur biasanya lantang diteriakkan, namun karena terbiasa menyanyikan lagu ‘pantang mundur’ maka tak seorangpun pejabat publik yang rela mengundurkan diri jika tersangkut persoalan. Karena besok akan ada persoalan baru yang segera mengubur persoalan lama alias lenyap dengan sendirinya. Maka tak salah jika dinamika politik hanya mengambarkan proses pergumulan dari satu persoalan ke persoalan lain tanpa pernah menyelesaikannya secara tuntas.

Namun keinginan untuk menuntaskan persoalan bukan berarti tidak ada dalam diri para penyelenggara pemerintahan kita. Sayangnya resep yang dikuasai oleh mereka hanyalah peraturan dan undang-undang tanpa ‘memberdayakan’ modal social dan cultural yang bisa membantu ketrampilan masyarakat mengatasi persoalan sendiri tanpa campur tangan yang terlalu besar dari state apparatus. Jika saja nafsu untuk menghasilkan peraturan dan undang-undang tidak dibatasi maka negeri ini akan dipenuhi dengan sejuta peraturan dan undang-undang yang akan menyulitkan warga untuk menghafal, mengerti dan mentaatinya. Jangan heran kalau senjata berkelit macam “oh, itu dilarang to, saya kok tidak tahu ya”, bakal jadi kebiasaan warga jika tersangkut penertiban. Dan jika setiap peraturan dan perundangan itu mengisyaratkan pembentukan institusi ekstra negara untuk menjamin pelaksanaannya, maka negeri ini juga akan dipenuhi dengan badan, dewan, komite dan komisi yang akhirnya akan memberatkan keuangan negara. Kelahiran aneka institusi ektra juga menghasilkan sentuhan dengan institusi pemerintah yang juga mengurusi persoalan yang sama. Kalau sentuhannya manis ya nggak masalah, tapi bagaimana jika yang terjadi justru saling tinju, siapa yang akan jadi wasit atau mendamaikannya?. Soalnya masing-masing punya payung hukum untuk membenarkan sepak terjangnya. Akhirnya donor atau lembaga bantuan asing akan datang untuk menawarkan diri menjadi mediator atau fasilitator. Alamak!!! Aneh bukan?.

Akhirnya, entah apa pula manfaat tulisan ini bagi para pembaca yang terhormat (seandainya ada yang membaca pula). Namun yang pasti tulisan ini hanya ingin menawarkan satu alternatif jikalau para pembaca sudah bosan menyaksikan tayangan dan pemberitaan di pelbagai saluran TV yang isinya itu-itu juga alias seragam, maka politik layak dipertimbangkan untuk merangsang urat tawa kita biar bergerak. Karena politik akan menyajikan sumber tawa yang berbeda-beda setiap harinya. Jika politik bisa membuat kita ketawa maka politik telah menyumbang sesuatu yang berarti untuk masyarakat, ya paling tidak masyarakat akan semakin sehat karena tertawa sesungguhnya memang baik untuk kesehatan. Akhirnya jika masyarakat menjadi sehat maka kesempatan untuk menunjukkan rasa cinta kepada negeri ini akan semakin besar, caranya adalah dengan tidak berlama-lama membiarkan kejanggalan-kejanggalan dari perilaku politik kontemporer kita saat ini.