MARZUKI ALAY

Doktor Marketing Politic yang gemar melontarkan pernyataan kontroversial.

Dunia pemasaran memang penuh warna sebab disana bercokol para kreator yang melahirkan cara atau strategi baru untuk membuat produk yang akan mereka pasarkan menjadi dikenal. Sesuatu dikemas dengan tujuan untuk menarik mata, telinga dan hati konsumen agar kemudian jatuh cinta dan membelinya. Kita masih ingat ada seorang pemasar yang mengemparkan karena mengirimkan peti mati kecil ke berbagai media dan pengusaha besar. Pemasar itu tidak memakai cara konvensional dengan harapan cara yang dia pakai akan menjadi bahan perbincangan. Sehingga strategi pemasaran “mouth to mouth” yang dia yakini akan terjadi. Dan benar saja nama dan cara yang dipakai jadi perbincangan, tapi tidak semua mampu menerima cara yang dipilihnya sehingga sang pemasar akhirnya harus berurusan dengan polisi.

Marzuki Alie, mantan Sekjen Partai Demokrat yang kini adalah ketua DPR RI, dengan latar belakang keilmuan marketing politik ternyata juga gemar mengeluarkan pernyataan-pernyataan yang bertujuan memancing perbincangan dalam masyarakat luas. Polemik rupanya dipandang sebagai cara “memasarkan diri” yang terbaik olehnya. Pada 26 Oktober 2009, dia menyatakan mendukung rencana SBY untuk menaikkan gaji para menteri. Sebuah dukungan yang dipandang tidak sensitif terhadap rakyat banyak yang pendapatan tidak pernah naik atau bahkan cenderung menurun dari waktu ke waktu. Marzuki Alie juga menjadi bahan kecaman dari hampir sebagian besar anggota DPR RI kala secara sepiak menghentikan Sidang Paripurna DPR RI soal rekomandasi terhadap pansus Century.

Marzuki Alie memang gemar berceloteh seenaknya. Salah satunya adalah ketika dia mengomentari bencana tsunami yang melanda Mentawai. Marzuki menyalahkan masyarakat karena mereka gemar tinggal di pinggiran pantai. Marzuki menasehati warga agar pindah ke daratan yang lebih tinggi. Dan ketika hampir semua alat kelengkapan DPR RI membatalkan kunjungan ke luar negeri sebagai bagian dari simpati dan empati para korban bencana, ternyata Marzuki Alie diam-diam tetap melanjutkan kunjungan ke Syria.

Soal pembangunan gedung DPR RI, Marzuki Alie juga banyak disorot karena kengototannya untuk terus melanjutkan pembangunannya dengan berbagai alasan. Dalam soal pembangunan gedung DPR RI, Marzuki sempat berseteru dengan Fadli Zon, Wakil Ketua Partai Gerindra. Belum juga reda soal ini, tiba-tiba saja Marzuki mempersoalkan badan PBB, yang dianggap sebagai LSM atas keberadaaannya di lingkungan gedung DPR RI.

Polah Marzuki tentu saja menjadi bahan perbincangan di berbagai media sosial terutama di twitter. Dan Marzuki mulai mempersoalkan account-account anonim di twitter. Salah satu yang bikin berang dirinya adalah account atas nama Benny_israel dan kemudian melaporkannya pada polisi. Dan seolah menemukan momentum “balas dendam” atas serangan publik pada rencana pembangunan gedung DPR RI, Marzuki balik menuduh adanya pengelembungan dana dalam rencana pembangunan gedung DPD di 33 propinsi.

Dan beberapa hari menjelang bulan puasa, tepatnya pada tanggal 29 Juli 2011 kembali Marzuki melontarkan pernyataan kontroversial. Intinya Marzuki mengatakan bahwa KPK tidak berprestasi, membiarkan dirinya digoda suap oleh karena itu sebaiknya dibubarkan saja. Himbauan untuk membubarkan KPK (atau lembaga lain) tentu saja bukan hal yang istimewa. Namun menjadi kurang elok apabila dilakukan oleh seorang yang memimpin lembaga tinggi negara, yang seharusnya mendukung upaya pemberantasan korupsi di negeri ini. Apalagi jika dia berasal dari partai yang berkuasa dan getol memproklamirkan diri sebagai yang terdepan dalam pemberantasan korupsi.

Seperti biasa Marzuki selalu berkilah, entah dengan mengatakan bahwa awak media tidak tahu konteks dalam mengutip ucapannya, atau kemudian dia juga menyalahkan para pengkritiknya. Kilah yang menunjukkan bahwa Marzuki tidak memahami dirinya sendiri. Bahwa kebebasan berpendapat di negeri ini dijamin, tetapi pendapat seseorang yang merupakan sumber berita (news maker) tentu tak bisa begitu saja disamakan dengan pendapat orang biasa. Dan Marzuki tidak menyadari kalau dia adalah pimpinan lembaga tertinggi negera dan juga elit dari sebuah partai yang kini tengah didera permasalahan korupsi.

Tafsir terhadap pernyataan Marzuki yang paling berat adalah Partai Demokrat melalui dirinya berupaya melemahkan KPK agar tidak berhasil membawa pulang Nazaruddin dan kemudian melakukan penyelidikan serta penyidikan atas dirinya. Patut diduga bahwa Nazaruddin mempunyai banyak informasi yang bakal membuat partai demokrat babak belur karena anggotanya bakal terseret masalah korupsi atau terbukti melakukan praktek politik yang tidak bersih. Dan terbukti Marzuki telah berkali-kali menyediakan diri menjadi bemper terdepan dalam upaya mengalihkan isu atau sorotan atas Partai Demokrat. Marzuki rela melakukan tindakan konyol hanya demi mengalihkan isu agar demokrat tidak terus menerus disorot, penghentian sidang paripurna pansus century tanpa konsultasi dengan pimpinan lainnya adalah salah satu contoh aksi konyolnya.

Kasus Nazaruddin memang membuat Partai Demokrat pontang-panting dan kesulitan untuk mencari jalan berkelit. Agar fokus serangan Nazaruddin ke Partai Demokrat menjadi berpendar maka perlu dicari jalan lain. Marzuki memakai teknik “pukul lebih dahulu sebelum tinju lawan mendarat”, maka KPK tentu saja sasaran yang empuk baginya. Toh, Nazaruddin lewat berita-berita yang dikirimkannya (yang tentu dibantah oleh partai demokrat) berkali-kali menyebut bahwa oknum KPK tidak bersih. Pertanyaannya kenapa Marzuki percaya pada kata-kata Nazaruddin tentang KPK, sementara sederet informasi lain menyangkut orang-orang demokrat tidak dipercayainya.

Sebagai doktor marketing politik, Marzuki tentu tahu bahwa cara yang dipakainya adalah model berkelit yang kuno dan ketinggalan jaman. Tak perlu belajar sampai tingkatan doktoral kalau hanya sekedar ingin bisa melontarkan bubarkan ini dan itu. Bahkan hanya bermodal rajin berkumpul di warung kopi tiap malam, niscaya cara ngeles-nya bakal lebih cerdas. Marzuki Alie… lebih baik ganti saja namamu menjadi Marzuki Alay.

Batu Lumpang, 1 Agustus 2011
Salam Alay
@yustinus_esha

Baca selengkapnya »

Politik Itu Lucu

Pandangan positivistic tentang politik sebagai ilmu yang paling mulia diungkapkan oleh Plato. Politik dalam pengertian ini adalah segala sesuatu atau hal ihkwal yang dimaksudkan untuk mengatur kehidupan bersama secara lebih baik. Berbanding terbalik dengan pernyataan itu, perilaku dan wajah politik kontemporer justru menyatakan “politik itu kotor”. Ungkapan semacam ini muncul dan popular dalam masyarakat, karena praktek dan perilaku politik yang menonjol selama ini yaitu perebutan lahan di wilayah kekuasaan yang erat kaitannya dengan kedudukan, uang dan mobilisasi massa. Politik ibarat matematika tanpa angka, sehingga bagi kebanyakan orang bicara politik justru bikin jidat jadi berkerut, kepala pening dan bibir mencibir. Politik yang menjadi panglima dimana-mana ternyata belum mampu menghasilkan tegaknya hukum yang menjadi harapan warga. Dan kerap memicu munculnya berbagai kemerosotan dan ketidakpastian dalam kehidupan ekonomi, social, keamanan bahkan budaya.

Seburuk itukah wajah politik kita?. Mungkin tidak seandainya kita bisa sedikit lapang dada, sembari memandang praktek dan proses politik tanpa keinginan untuk ikut-ikutan berpolitik. Atau dengan kata lain politik bisa jadi hiburan apabila kita tertawa karena melihat aksi-aksi politik daripada ditertawakan karena berpolitik. Ucup Kelik (Wapres Republik BBM) mengatakan bahwa “Bangsa yang besar adalah bangsa yang bisa mentertawakan dirinya sendiri”. Jadi marilah tertawa sepuas-puasnya sebelum muncul undang-undang yang melarang kita mentertawakan politik plus politisi kita.

Saat ini tanda yang paling menonjol dari demokrasi di Indonesia adalah semakin banyaknya demonstrasi. Aneh memang, sebab penyelenggara pemerintahan sekarang ini (eksekutif dan legislative) adalah hasil pilihan rakyat secara langsung. Maka seharusnya mereka lebih dekat, mengerti masalah dan mendengarkan rakyat lewat saluran politik yang ada. Maraknya demonstrasi merujuk adanya ketidakberesan dalam komunikasi politik antara rakyat dengan penyelenggara pemerintahan. Mereka yang dulu bermulut manis kini begitu terpilih justru sibuk memikirkan dirinya sendiri dan lebih membahas pembagian kursi atau wilayah yang berkaitan dengan wilayah basah dan wilayah padamu negeri plus besaran pendapatan mereka dengan memperanakpinakkan jenis-jenis tunjangan. Pada sisi lain ada semacam kesengajaan untuk membiarkan demonstrasi tetap marak (posisi ambil untung) karena pesan atau masalah yang disampaikan para demonstrator bisa jadi peluru untuk menyerang pihak lain yang tidak sejalan. Jika masalahnya memang urgent dan punya efek besar untuk rakyat maka akan ada alasan yang kuat untuk membentuk aneka macam pansus dan rakor.

Untuk urusan pansus dan rakor, penyelenggaran pemerintahan nampaknya kompak, karena sama-sama mengemari model ini bahkan untuk urusan-urusan yang sangat mendesak sekalipun. Lewat Pansus dan rakor sepintas reaksi atas masalah begitu cepat, namun biasanya hasil dan penyelesaian tetap lambat. Sebab dalam pansus atau rakor selalu ada pihak yang sengaja tidak ingin kompak hingga memicu tarik ulur antar pihak, hujan interupsi dalam pleno, serobot sampai sabotase mike, sampai dengan politik amplop. Akibatnya masalah semakin meluas, apalagi jika turut dipanas-panasi oleh pemberitaan di berbagai media. Pihak yang terpancing atau bernafsu terlibat untuk menyumbang tenaga dan pikiran makin banyak sehingga persoalan justru tambah ruwet. Penyelesaian masalah yang berlarut kembali akan melahirkan arus demontrasi pro dan kontra. Maka wajar jika si Polan saat ditanya soal bagaimana keterlibatannya dalam proses demokrasi, akan segera menjawab “selalu terlibat dari satu demonstrasi ke demonstrasi lainnya dengan bersemangat apalagi jika uang sakunya bagus”. Soal isi, EGP-lah yang penting hafal perintah korlap soalnya kalau salah teriak bisa celaka karena bakal dituduh sebagai penyusup. Dan dalam demonstrasi yang panas teriakan kata ‘penyusup’ sama artinya dengan ‘gebuk dia sampai bonyok dan kapok’.

Politik kita memang tak bisa lepas dari bau uang meski wujudnya tidak selalu kentara. UUD dipahami sebagai Ujung-Ujungnya Duit dan Sila Pertama Pancasila menjadi Keuangan Yang Maha Kuasa. Politik memang butuh uang sekaligus juga menghasilkan uang. Tak heran jika orang-orang yang dimasa remajanya emoh politik disaat dewasa tiba-tiba begitu bernafsu untuk mengeluti bidang politik praktis. Kalo tidak punya uang maka diluar banyak mak comblang, calo, germo dan preman politik yang bersedia membantu mempertemukan dengan ‘investor politik’ yang tak banyak permintaan kecuali akses dan jaminan memperoleh proyek dimasa mendatang.

Politisi yang ketika sudah memegang jabatan mengusulkan atau menetapkan ‘pengharaman’ menunjukkan paradoksal dengan cara mencapainya. Dulu untuk meningkatkan citra segala cara dan jalan dihalalkan, kalau perlu ijazah pun dipalsu (dibeli juga) biar kelihatan mentereng karena punya banyak gelar yang selangit, mengaku sebagai bagian dari konstituennya sejak dari kandungan, rela berpanas dan berbecek ria memasuki lorong dan gang sempit di perkampungan, pasar tradisional sambil tak segan merogoh kantong untuk memberi bantuan kepada mereka yang menderita. Jika ini diungkit maka bukan politisi namanya kalau tak pintar berkelit, mempersoalkan dan dipersoalkan adalah perkara biasa, menemukan cara meloloskan diri dari persoalan justru jadi ujian bagi politisi. Jika terbukti mampu meloloskan diri dari berbagai persoalan maka gelar terhormat sebagai politisi licin akan segera disematkan kepadanya. Emangnya belut apa?. Dalam politik segala macam hal memang bisa dipersoalkan, gara-gara sepucuk surat atau sepenggal kalimat pernyataan maka seseorang bisa menjadi obyek bulan-bulanan di gedung dewan dan jalanan. Seruan mundur biasanya lantang diteriakkan, namun karena terbiasa menyanyikan lagu ‘pantang mundur’ maka tak seorangpun pejabat publik yang rela mengundurkan diri jika tersangkut persoalan. Karena besok akan ada persoalan baru yang segera mengubur persoalan lama alias lenyap dengan sendirinya. Maka tak salah jika dinamika politik hanya mengambarkan proses pergumulan dari satu persoalan ke persoalan lain tanpa pernah menyelesaikannya secara tuntas.

Namun keinginan untuk menuntaskan persoalan bukan berarti tidak ada dalam diri para penyelenggara pemerintahan kita. Sayangnya resep yang dikuasai oleh mereka hanyalah peraturan dan undang-undang tanpa ‘memberdayakan’ modal social dan cultural yang bisa membantu ketrampilan masyarakat mengatasi persoalan sendiri tanpa campur tangan yang terlalu besar dari state apparatus. Jika saja nafsu untuk menghasilkan peraturan dan undang-undang tidak dibatasi maka negeri ini akan dipenuhi dengan sejuta peraturan dan undang-undang yang akan menyulitkan warga untuk menghafal, mengerti dan mentaatinya. Jangan heran kalau senjata berkelit macam “oh, itu dilarang to, saya kok tidak tahu ya”, bakal jadi kebiasaan warga jika tersangkut penertiban. Dan jika setiap peraturan dan perundangan itu mengisyaratkan pembentukan institusi ekstra negara untuk menjamin pelaksanaannya, maka negeri ini juga akan dipenuhi dengan badan, dewan, komite dan komisi yang akhirnya akan memberatkan keuangan negara. Kelahiran aneka institusi ektra juga menghasilkan sentuhan dengan institusi pemerintah yang juga mengurusi persoalan yang sama. Kalau sentuhannya manis ya nggak masalah, tapi bagaimana jika yang terjadi justru saling tinju, siapa yang akan jadi wasit atau mendamaikannya?. Soalnya masing-masing punya payung hukum untuk membenarkan sepak terjangnya. Akhirnya donor atau lembaga bantuan asing akan datang untuk menawarkan diri menjadi mediator atau fasilitator. Alamak!!! Aneh bukan?.

Akhirnya, entah apa pula manfaat tulisan ini bagi para pembaca yang terhormat (seandainya ada yang membaca pula). Namun yang pasti tulisan ini hanya ingin menawarkan satu alternatif jikalau para pembaca sudah bosan menyaksikan tayangan dan pemberitaan di pelbagai saluran TV yang isinya itu-itu juga alias seragam, maka politik layak dipertimbangkan untuk merangsang urat tawa kita biar bergerak. Karena politik akan menyajikan sumber tawa yang berbeda-beda setiap harinya. Jika politik bisa membuat kita ketawa maka politik telah menyumbang sesuatu yang berarti untuk masyarakat, ya paling tidak masyarakat akan semakin sehat karena tertawa sesungguhnya memang baik untuk kesehatan. Akhirnya jika masyarakat menjadi sehat maka kesempatan untuk menunjukkan rasa cinta kepada negeri ini akan semakin besar, caranya adalah dengan tidak berlama-lama membiarkan kejanggalan-kejanggalan dari perilaku politik kontemporer kita saat ini.

Baca selengkapnya »

Balada Konser Tikus : Potret Buram Petani di Negeri Agraris

Pak Sastro hanya bisa tercenung saat terpaksa harus memanen padi di sawahnya yang tak begitu luas. Tikus telah menyerbu sawahnya dan hanya menyisakan seperempat dari hasil yang biasanya. “Tikus-tikus sekarang sudah begitu pandai sehingga bisa membedakan mana umpan yang beracun dan tidak, maka susah dibasmi. Satu-satunya cara adalah dengan menangkap satu persatu dan membunuhnya”, begitu keluh Sastro. Dan memang sulit menangkal aksi tikus itu jika harus menangkap satu persatu karena sebelum tikusnya habis terbasmi jelas padi di sawahlah yang lebih dulu akan disikat habis olehnya. Jadi Sastro dan kawan-kawannya hanya bisa pasrah memanen sisa-sisa pesta dari sang tikus yang makin berani karena tetap bertandang meski sawah sudah ditunggui. Sembari bersiap-siap untuk menjalani hidup dibawah penderitaan pada hari-hari ke depan karena hasil panen tak bakal cukup untuk menopang kehidupannya bersama anak istri. Utang untuk modal tanam musim lalu pasti takkan terbayar; dan akan semakin besar karena untuk musim tanam berikutnya pasti harus kembali berutang terutama untuk membeli pupuk yang meroket harganya di kala jelang musim tanam.

Nasib yang menimpa pak Sastro adalah gambaran umum dari petani kita yang semakin hari lahannya semakin menyempit (atau bahkan hanya mengarap lahan orang lain), bertani dengan teknologi yang rendah, produksi tergantung pada hujan dan hidup pas-pasan sehingga gangguan terhadap proses produksi lahan berpotensi untuk semakin memerosokkan mereka dalam jurang kemiskinan. Dengan kondisi seperti ini maka sulit dibayangkan bahwa petani kita di Indonesia akan bersaing mengejar ketertinggalan dari negara lain yang pertaniannya kian bertambah maju. Pada jaman dimana banyak subsidi masih dinikmati oleh kaum tani, hidup mereka saja sudah sedemikian sulit; apalagi di saat ini dimana subsidi sudah mulai dipreteli satu persatu maka jumlah petani yang semakin miskin akan semakin banyak. Dengan demikian proses pemberdayaan petani menuju pertanian yang mensejahterakan petani akan menjadi lebih sulit untuk dilakukan. Sebab pertanian modern akan membutuhkan bibit unggul, pupuk, obat-obatan pembasmi serangga-hama dan peralatan berteknologi lainnya yang tentu saja akan meningkatkan ongkos produksi sehingga akan dirasakan semakin mahal oleh petani. Dan mahalnya ongkos produksi tidak akan dijamin oleh pendapatan yang diperoleh dari penjualan hasil karena selama ini harga hasil olahan petani tetap stabil rendah.

Sebagai salah satu penandatangan perjanjian GATT, Indonesia harus membuka pasarnya bagi produk-produk pertanian dari luar negeri. Dengan demikian posisi petani kita yang lemah akan menjadi semakin sulit karena harus berhadapan vis a vis dengan produk pertanian luar negeri yang umumnya dihasilkan oleh sistem industri pertanian yang sudah mapan dan effisien. Mereka telah mempunyai sistem dan jaringan pemasaran yang amat luas sehingga harganyapun menjadi terjangkau dan persediaan (stok) selalu terjaga. Kita mungkin bisa berkilah bahwa segmen atau pangsa yang dituju oleh produk pertanian dan hasil olahan lainnya dari luar negeri adalah kelas masyarakat menengah keatas. Sementara hasil pertanian tradisional biasanya lebih banyak dibeli dan dikonsumsi oleh masyarakat kelas bawah. Namun justru disinilah letak persoalannya, karena petani tradisional akan kehilangan potensi pasar dari konsumen yang mempunyai daya beli tinggi yang mana bisa meningkatkan tingkat penghasilan mereka. Sebab jika produk pertanian tradisional tetap dibeli oleh masyarakat kelas bawah yang daya belinya juga rendah maka kecil kemungkinan bagi petani untuk meningkatkan pendapatannya. Asumsi bahwa produk pertanian luar negeri hanya menyasar kelas menengah ke atas terbukti juga tidak benar karena dengan mudah sekarang ini kita temukan beras dari Thailand atau Myanmar ( termasuk apel dari New Zealand, pir dan jeruk dari China, pepaya dari Hawai dan durian dari Thailand) telah dijual oleh lapak-lapak kakilima di pinggir jalan dan pasar tradisional. Dengan demikian segmen pasar tradisional yang tadinya milik petani perlahan mulai digerus oleh agen/distributor produk pertanian negeri yang tentu saja mempunyai sistem penjualan yang lebih menarik dibanding petani tradisional.

Selain beras, Indonesia mungkin masih mempunyai komoditi buah dan bunga local yang mempunyai kekhasan tersendiri atau exotic. Sehingga mempunyai potensi untuk dikembangkan sebagai komoditi unggulan. Sayang tantangannya juga besar karena Indonesia juga bukan penghasil satu-satunya sebab Thailand dan Philipina juga mempunyai buah-buah tropis yang sama dengan kita. Dan pertanian di Thailand sudah lebih maju dimana mereka sudah bisa mengatasi kendala musim buah sehingga buah-buah tertentu pasokannya sudah terjaga sepanjang tahun di pasaran. Riset dan pengembangan agricultural belum menjadi perhatian bagi pemerintah kita, kalaupun ada hasilnya juga tidak dimassalkan kepada para petani. Akibatnya petani hanya berkutat pada produksi padi yang hasilnya juga tidak pernah mendudukkan petani sebagai pemenang, karena tahun demi tahun petani dihajar sampai babak belur dengan merajalelanya beras import dari Thailand, Myanmar dan Vietnam.

Rezim telah silih berganti tapi nasib dan wajah petani tetap buram. Pada jaman perjuangan untuk meraih kemerdekaan, petani berdiri dibelakang pejuang dengan menyediakan makanan dan minuman lewat dapur-dapur umum agar pejuang bisa bertempur dengan tenaga penuh. Namun setelah memasuki masa-masa kemerdekaan, pelan-pelan posisi petani mulai dilemahkan lewat ekperimentasi kebijakan pembangunan rezim berikutnya. Lewat revolusi hijau petani dijadikan bemper agar Indonesia bisa masuk dalam percaturan politik kapitalisme global dengan memobilisasi teknologi pertanian yang mencabut petani dari budaya, pengetahuan dan praktek pertanian local. Revolusi hijau lewat intensif dan ektensifikasi membuat petani kehilangan kekuasaan atas alat produksi, mereka bukan lagi produsen melainkan konsumen dari bibit dan pupuk serta teknologi yang dikuasai oleh penguasa kapital global. Petani akhirnya menjadi kelompok ‘massa mengambang’ yang kehilangan kekuatan cultural, social dan politik.

Kini di masa reformasi, sosok petani adalah sosok yang benar-benar kalah dan lemah. Keberadaan organisasi berbasis petani atau mengatasnamakan petani belum menunjukkan manfaat serta kekuatan bagi petani untuk meraih kembali kekuatan politik, social dan kulturalnya. Organisasi yang seharusnya menjadi jembatan untuk memperjuangkan aspirasi petani untuk dirumuskan dalam kebijakan politik pembangunan pemerintah justru lebih sering lebih banyak menjadi alat perjuangan politik pribadi petingginya. Independensi organisasi-organisasi berbasis petani juga patut dipertanyakan. Alhasil untuk mempertahankan kehidupannya banyak petani yang mengambil pilihan untuk menggadaikan atau bahkan menjual lahannya yang sama artinya dengan menjual hidupnya. Kemudian mereka menjadi pekerja di bekas lahan miliknya yang telah berpindah menjadi milik orang lain. Atau hanya bisa memandang bangunan rumah atau gedung mewah yang berdiri megah diatas bekas lahan mereka yang kini jadi lahan menanam duit para investor. Maka wajar jika disaat tidak ada pekerjaan (bukan musim tanam atau panen) mereka akan berbondong-bondong untuk pergi ke kota untuk mencari pekerjaan sampingan dengan menjadi pekerja musiman di sector informal. Bahkan ada yang datang ke kota untuk mengais rejeki dengan menjadi pengemis. Pendek kata apapun akan ditempuh untuk mempertahankan kehidupan meski dengan risiko kehilangan harga diri karena dianggap sebagai pendatang haram sehingga akan menjadi buruan satpol PP.

Bulog yang awalnya mempunyai kedudukan strategis dalam politik perberasan nasional dengan tugas untuk menjaga keseimbangan harga panen dengan cara membeli beras petani saat kondisi surplus beras lewat peraturan pemerintah nomor 7/tahun 2003, telah berubah fungsinya. Melalui peraturan ini Bulog berubah menjadi perusahaan umum (Perum Bulog), karena fungsi Bulog sebelumnya dianggap monopolis sehingga dianggap bertentangan dengan liberalisasi pasar sehingga akan mengakibatkan distorsi harga. Konsekwensi perubahan menjadi perum berakibat Bulog tidak lagi mendapatkan bantuan dana khusus dari pemerintah untuk mendukung kinerjanya. Dengan demikian Bulog menjadi tidak berbeda dengan perusahaan-perusahaan lain yang didirikan untuk mencari rente dan harus berusaha mencari dukungan finansial sendiri melalui pinjaman kepada bank-bank komersial yang berbunga tinggi. Jelas kini bahwa perani menjadi korban dari derasnya arus neoliberalime yang digulirkan di Indonesia oleh agen-agen pengembang pembangunan macam Bank Dunia, ADB dan IMF yang dulu-dulunya dianggap ‘dewa penolong’ karena memberi pinjaman untuk pembangunan irigasi dan skema-skema kredit bantuan pertanian. Padahal bantuan-bantuan itu ternyata merupakan ‘topeng’ bagi kepentingan korporatokrasi global, untuk memasukkan dan memasarkan hasil koorporasi barat lewat program intensifikasi pertanian dengan mempergunakan pupuk anorganik (Zat Kimia)dan bibit-bibit rekayasa genetik.

Jebakan bantuan lembaga-lembaga pengembang ini akhirnya membuat negara kita jatuh dalam belitan utang yang berkepanjangan. Posisi sebagai negara ‘pengutang berat’ menjadikan kebijakan pertanian yang dihasilkan oleh pemerintah bukan lagi bercorak untuk ‘mensejahterakan’ petani melainkan untuk untuk kesejahteraan konsumen atau dengan kata lain bukan ketahanan pertanian melainkan ketahanan pangan. Sementara itu di lapangan persawahanan diindikasikan bahwa penggunaan kimiawi secara terus menerus dan penerapan komposisi yang tidak tepat akan membuat kondisi tanah menjadi kritis atau tingkat kesuburan alami tanah turun secara drastic. Tanah pertanian menjadi rakus pupuk, maka lama kelamaan akan terjadi penumpukkan endapan atau residu pupuk kimia di dalam tanah. Efek lainnya adalah hama (serangga atau gulma) makin lama juga semakin kebal terhadap obat pemberantasnya. Siklus pertahanan alamipun menjadi terputus sehingga binatang penganggu berkembang biak tanpa diimbangi oleh perkembangan predator alaminya.

Pemerintah mungkin saja tidak menutup perhatian pada petani, namun sayang perhatiannya tidak terfokus pada pembuatan kebijakan pertanian sehingga petani mampu bertahan dan mengembangkan diri dalam kancah persaingan global. Perhatian yang diberikan oleh pemerintah terutama hanya menempatkan petani dalam konteks agenda pemberantasan kemiskinan dimana memang petanilah yang kebanyakan menjadi sasarannya. Namun kebijakan ini akan tetap sekedar menjadi program rutin setiap rezim dan tidak pernah berujung pada keberhasilan yang bermakna. Bahkan lama-kelamaan kemiskinan justru akan berkembang menjadi komoditi untuk mendongkrak citra aktor-aktor politik agar bisa digambarkan sebagai sosok yang populis. Agenda pemberantasan kemiskinan yang abai terhadap permasalahan petani dan kebijakan pertanian yang sesungguhnya tidak akan pernah menolong petani bangkit dari keterpurukkannya. Petani perlu diberdayakan untuk mewujudkan hasil pertanian yang punya nilai ekonomis tinggi dengan meningkatkan ketrampilan kewirausahaan yang kreatif dan inovatif agar tidak tergusur dalam menghadapi kecenderungan pasar yang kian liberal.

Jika tidak demikian maka kehidupan Pak Sastro dan kawan-kawan tidak sekedar diburamkan oleh polah tikus ‘beneran’ di sawahnya, melainkan juga tikus ‘jadi-jadian’ di lapangan kehidupannya sebagai warga negara. Pak Sastro mungkin sudah takut bermimpi untuk menjadi berkecukupan dalam segala kebutuhannya, namun membangun kehidupan persis di atas garis kemiskinan akan sangat membantunya untuk mempertahankan martabatnya sebagai manusia dan warga negeri ini. Sehingga mereka tidak terus-terusan menjadi ‘obyek penderita’ akibat nafsu eksplotitatif dari pemangku kebijakan dan pelaku bisnis yang sekedar memburu rente, koruptif dan tidak memerdekakan.

Salam Cangkul Tumpul
@yustinus_esha

Baca selengkapnya »

KORUPSI, KONSUMSI dan PERTUMBUHAN EKONOMI

Sebagai mahasiswa fakultas ekonomi, Anto bukanlah mahasiswa yang baik di kacamata orang tuanya. Penampilannya selalu kurang (kurang rapi, kurang mandi,kurang tidur, kurang sopan,kurang sehat, dll), bahkan bisa disebut sebagai kurang ajar karena sebagai mahasiswa Anto tidak menunjukkan semangat luar biasa dalam mempelajari hal yang seharusnya dipelajari olehnya sebagai mahasiswa. Kalau soal buku tentu saja Anto rajin membaca buku, kalau soal diskusi tentu Anto termasuk kategori macam diskusi, kalau soal jaringan (ingat network penting dalam ekonomi) tentu Anto tak kurang apapun bahkan mirip laba-laba jarena jejaringnya dimana-mana. Cuma sayang apa yang dibaca, apa yang didiskusikan dan apa yang dijejaringkan bukanlah ekonomi mainstreams sebagaimana didapat di bangku kuliah. Bayangkan saja bagaimana muka bapaknya saat bertanya “apa itu IMF?’ , dan dijawab dengan nada geram oleh Anto “Internasional Masacre Fund, itu”. Dan mulai saat itu tak ada lagi perbicangan diantara mereka.

Meski sibuk demo sana-sini toh suatu saat Anto sadar bahwa dia harus menyelesaikan kuliahnya agar tidak terus menerus terkungkung dalam status mahasiswa. Setelah segenap persyaratan dipenuhi dan dengan debat sana-sini, proposal penulisan skripsi selesai diketiknya untuk dibawa kepada dosen pembimbing. Dengan penampilan yang agak berbeda dari biasanya, Anto membawa proposal berjudul Korupsi, Konsumsi dan Pertumbuhan Ekonomi : Sebuah Tinjauan Kritis Atas Perilaku Mahkluk Ekonomi di Indonesia Pasca Krisis.

Belum sempat membaca bagian setelah judul, sang dosen dengan muka tidak mendidik langsung mengeluarkan sumpah serapah “Apa-apapun kamu ini!!”.
“Baca dulu boss!!” jawab Anto tenang saja, sambil melanjutkan “ Begini saja, daripada boss lelah membaca, bagian setelah judul akan saya terangkan”. Dan mulailah Anto menerangkan kegelisahannya mencermati pertumbuhan ekonomi yang konon mencapai antara 3 – 5 % per tahun sebagaimana yang diungkapkan para ekonom (yang sebagian adalah dosen di Universitas-nya) lewat berbagai macam acara talk show yang bertebaran di televisi saat ini. Pertumbuhan itu setinggi itu sebenarnya tidak perlu disyukuri karena berbasis pada ekonomi ekspansif dan bukan distributive atau terbagi merata untuk kesejahteraan rakyat. Pada titik ini Anto setuju, namun keberatan dengan pernyataan yang mendasarkan pertumbuhan ekonomi pada agregat konsumsi belaka. Dimata Anto pertumbuhan ekonomi perlu juga dijelaskan dari agregat korupsi, karena korupsi akan memacu konsumsi.

Meski diam-diam tertarik pada penjelasannya, sang dosen masih dengan galak bertanya “Basis teori ekonomi mana yang kamu pakai untuk melakukan analisa korupsi memacu konsumsi?”.
Kembali Anto menjelaskan bahwa korupsi di Indonesia bukan dipicu oleh kebutuhan melainkan keserakahan dan ini dibuktikan bahwa yang melakukan korupsi umumnya adalah mereka yang berkecukupan atau bahkan sudah berlebihan hingga mampu memberi warisan kesejahteraan pada anak cucunya. Dan terbukti biar ada kenaikan gaji berkali-kali toh tetap saja korupsi jalan terus. Nah, ditengah kondisi ekonomi negara yang kembang kempis, banyak pengangguran,investasi produktif nol besar, tapi kok toko-toko tidak pernah sepi. Mall dibangun dimana-mana, ruko-rukan bak cendawan, perumahan mewah laris manis, pusat-pusat grosir bermunculan dimana-mana, ini menandakan bahwa sector konsumsi tumbuh dengan baik yang ditandai pula dengan pertumbuhan perusahaan pembiayaan untuk kredit konsumsi. Ini kan yang perlu ditanyakan, siapa yang mampu membiayai hobby belanja di tengah susahnya memperoleh uang saat ini?. Tentu saja orang-orang yang bisa memperoleh uang dengan gampang. Mereka ini bisa saja para pemenang undian yang ibarat dapat uang jatuh satu karung, pemenang kontes-kontes popularitas, para artis atau bintang entah nyanyi,sinetron, film atau komedi, atau barangkali para penerima ganti rugi terutama yang tanahnya jadi konsensi perusahaan tambang atau pembangunan proyek komersial, termasuk didalamnya tentu saja para penerima warisan apalagi kalau warisan berupa perusahaan yang sehat dan menguntungkan. Namun pada akhirnya yang paling dinamis mengerakkan sector konsumsi adalah para koruptor.

Kembali sang dosen masih belum percaya walau sedikit terpana, “Coba kamu langsung saja pada intinya, tunjukkan persisnya bagaimana korupsi memacu konsumsi”.
Anto makin bersemangat, mengetahui diam-diam dosennya tertarik. Korupsi bukanlah sebuah tindakan tunggal dan berdiri sendiri. Dalam korupsi selalu ada lingkaran yang saling terkait dan ini menjelaskan kenapa korupsi susah diberantas. Korupsi biasanya merugikan negara tapi sering menguntungkan banyak orang. Dalam proyek pembangunan fisik korupsi bisa menebalkan kantong mulai dari pemberi pekerjaan, pimpro, pemborong (mulai dari pemilik sampai mandor) dan penyedia jasa lainnya yang berkaitan dengan proyek apalagi kalau proyeknya dibiayai oleh APBN (yang biasanya berasal dari utangan luar negeri). Masing-masing koruptor ini punya lingkaran tersendiri baik yang ke atas maupun ke bawah, lingkaran ini harus dipelihara untuk memastikan keamanan ibarat sebuah bumper yang bisa dipakai untuk melindungi jika ada tabrakan. Biaya ‘keamanan’ atau apapun namanya secara tidak langsung menjadi cara distribusi hasil korupsi ke berbagai pihak, namun distribusi hasil korupsi tidak selalu terjadi dalam bentuk seperti itu. Distribusi hasil korupsi bisa muncul dilakukan dalam berbagai cara baikyang berbau politik, social atau bahkan religius. Di tangan koruptor inilah tergantung hidup banyak orang baik yang benar-benar untuk hidup atau sekedar untuk bersenang-senang.

Sebagai negara dengan predikat koruptif kelas wahid, tentu saja jumlah koruptornya berjibun, demikian pula jumlah uang yang dijadikan ‘bancakan’.Oleh karenanya banyak orang ikut menikmati, mencicipi dan kemudian membelanjakannya. “Sehingga dengan semakin banyaknya orang yang korupsi maka akan semakin banyak pula orang yang berbelanja dan hasilnya pertumbuhan ekonomi negara akan meningkat” demikian penjelasan dari Anto mengakhiri sesi diskusinya dengan sang dosen pembimbing. Dengan sikap yang cukup tenang sang dosen mengatakan bahwa apa yang dikemukakan Anto sangat menarik dan baik sambil tak lupa menambahkan apa yang menarik dan baik belum tentu bisa dilakukan. Sang dosen kemudian berdiri dan mengulurkan tangan sembari mengatakan “Coba, cari tema lain yang lebih sesuai dengan teori yang kami ajarkan”.

Meski agak kecewa, pada akhirnya toh Anto bisa menerima sambil berguman “Apa boleh buat , toh pada dasarnya hidup dan kehidupan universitas ini serta yang ada didalamnya bisa jadi terlibat juga dalam lingkaran korupsi”.

Salam Merampok Negeri
@yustinus_esha

Baca selengkapnya »

Mall : Mereguk Bahagia Dunia

Mendengar kata filsafat, rata-rata orang akan berpikir tentang situasi yang rumit, berbelit-belit dan melampaui atau menjauhi kenyataan. Benarkah demikian, mestinya tidak sebab filsafat sebenarnya sesuatu yang dekat dengan keseharian hidup kita. Setiap orang hidup pasti pernah mempertanyakan sesuatu tentang hakekat diri, siapa aku?, apa tujuan hidup?, Benarkah Tuhan ada?, Apa itu kebenaran?, dan lain sebagainya. Sadar atau tidak, pertanyaan essensial seperti itu kerap datang entah diundang atau tidak. Orang juga cenderung mencari jawab atas berbagai fenomena yang ditemui sepanjang hidupnya.

Pemikiran dan ajaran filsafat dari berbagai jaman berserak dimana-mana. Banyak nama dikenal dan dikenang sebagai filsuf besar, baik mewakili periode jaman maupun kategori/aliran filsafatnya. Namun dari antara semua itu, ada satu pemikiran yang paling kerap dikutip atau populer sampai sekarang. Cogito ergo sum demikian dinyatakan oleh Rene Decartes salah satu filsuf yang mengusung paham esksitensialisme. Kutipan ini amat sering didengar terutama saat orang bicara soal eksistensi. Pernyataan ini menegaskan bahwa segala sesuatu patut diragukan apabila tidak disertai proses berpikir. Kenyataan ada karena kita berpikir.

Meski populer, tesis filsuf Perancis ini layak diuji kembali saat ini. Benarkah orang ada (bertindak) karena berpikir, sebab banyak bukti yang menunjukkan orang bertindak karena trend, karena iklan dan apa kata orang. Maka wajar apabila ada yang memlesetkan ayat suci Decartes menjadi 'saya berbelanja maka saya ada'. Dan mereka yang merasa berarti atau hidup dikala belanja kemudian dijuluki sebagai 'shophaholic' alias keranjingan belanja.

Trend dan konsumerisme telah menjadi 'iman' baru bagi para jemaah pembelanja dengan menjadikan mall sebagai pusat peribadatannya. Di kalangan atas, aktifitas keranjingan belanja bisa menghabiskan uang diluar nalar. Singapore, Paris, New York, Hongkong dan Ghuangzo adalah surga. Dan dengan enteng puluhan bahkan ratusan juta dihabiskan per bulan untuk segala sesuatu yang kebanyakan tidak diperlukan atau hanya disimpan di dalam almari. Pada kelompok yang kurang mampu, ada berita seorang gadis menjual keperawanannya demi membeli handphone model terbaru. Rupanya semakin banyak orang 'gatal' kalau melihat iklan promosi barang baru.

Penanda yang paling fundamental dari pencitraan konsumerisme adalah mall. Mall, tumbuh dimana-mana dengan kecepatan yang luar biasa. Jarak antara satu dengan yang lainnya semakin dekat. Secara rinci, mall didesain agar pengalaman hidup sepenuhnya dinikmati dalam satu tempat. Udara yang sejuk, lorong memanjang dengan pemandangan indah di kanan kiri, bermacam outlet yang menyediakan barang maupun jasa dari yang paling penting sampai yang hanya berguna untuk orang tertentu. Cafe, food court, game zone dan lainnya yang bakal membuat waktu berlalu tak terasa. Pendek kata jika hidup kita hanya terpaku pada memuaskan nafsu dari kelima panca indera, maka mall adalah jawaban yang sempurna. Paul Mazursky pembuat film 'Scene from The Mall' mengatakan : Apapun yang bisa terjadi dalam hidup anda, bisa terjadi di mall.

Di Samarinda ini apa sih hiburan untuk kita selain pergi ke mall, itu sebuah ungkapan seseorang ketika ditanya kenapa doyan sekali pergi ke mall. Dan tepat, mall memang bukan sekedar tempat belanja. Tapi juga tempat lari dari kepenatan hidup, sejenak meredam stress, menghilangkan bete daripada diam di rumah membaca koran atau menonton televisi yang isinya berita korupsi tiada henti. Mall lebih cepat menyajikan realitas imajiner yang memuaskan hati, ketimbang berbagai rencana pemerintah membangun bandara, jalan tol, pelabuhan dan sebagainya. Mall diam-diam dibangun dan jadi. Sementara rencana pemerintah terus ribut kanan kiri dan tak pernah jelas kapan akan terwujud.

Pernyataan bahwa hanya mall yang bisa menjadi hiburan mungkin dengan gampang bisa dibantah. Bukankah di Samarinda juga ada KRUS (Kebun Raya Unmul Samarinda), ada taman membentang di sepanjang tepian Mahakam, ada Desa Budaya Pampang, ada Museum dan Taman Budaya serta Water Park. Benar begitu, namun kebanyakan tempat tadi semakin hari semakin tak terurus, fasilitas dan keindahannya memudar tanpa sentuhan baru, bukannya dapat kesenangan melainkan lebih banyak merepotkan. Itu berbading terbalik dengan mall yang semain hari tambah semakin lengkap fasilitasnya. Mall semakin merepresentasi diri sebagai one stop shopping, entertaining dan bahkan educating.

Jika kita jeli mengamati kehidupan di mall maka sesungguhnya kita tengah mengamati potongan kehidupan masyarakat kontemporer. Dan yang pasti buat sebagian laki-laki, mall adalah tempat memelihara kesehatan mata juga kesehatan hati. Berada di mall tak bakal membuat hati jadi beku, sebab dalam satu jam kita (kaum laki-laki) bisa jatuh cinta berkali-kali.

Salam Belanja Meski Tak Ada

@yustinus_esha

Baca selengkapnya »

RAMAI-RAMAI HIJAU

Entah angin dari mana yang membuat daerah-daerah di bumi nusantara ini menghembuskan slogan goes green. Pendek kata semua rame-rame ber’hijau’ria. Padahal sebelum ini konotasi warna hijau sering diidentikkan dengan keagungan nilai dan etika Islam. Hijau adalah warna dasar kerajaan Arab Saudi. Hijau juga warna dasar bendera lambing Nahdatul Ulama (NU). Ketika masa terakhir pemerintahan Soeharto, sering terdengar istilah ‘ijo royo-royo’ itu artinya masyarakat muslim diakomodir dengan sangat baik didalam pemerintahan Soeharto.

Kini hijau dipakai oleh banyak kepala pemerintah daerah untuk menyatakan bahwa kepemerintahan mereka adalah peduli dan punya komitment besar untuk lingkungan. Menetapkan diri menjadi daerah ‘hijau’ berarti membangun kapasitas daerah untuk memperoleh pendapatan dari usaha-usaha yang tidak merusak lingkungan, atau usaha yang meperhatikan keberlanjutan alam serta masyarakatnya. Dan jika pemerintahan ‘hijau’ ini bisa terwujud maka akan menjadi pemerintahan yang ‘ramah’ alias tidak jahat terhadap alam seisinya termasuk penduduk yang ada didalamnya.

Sekarang pertanyaannya seberapa kuat niat, konsistensi dan ketahanan untuk menaati nilai dibalik kata hijau itu?. Seberapapun gencarnya kampanye soal daerah hijau, toh pada dasarnya semua masih berupa ide, bukan gagasan yang terencana dengan baik dan komprehensif. Hijau tidak boleh skedar disimplifikasikan pada gerakan tanaman sejuta atau bahkan semilyard pohon. Pemerintah kita yang kepalanya kerap berganti-ganti masih butuh waktu panjang untuk melakukan perubahan nilai, budaya dan struktur internal organisasinya.

Menyatakan diri sebagai daerah ‘hijau’ tidak dengan sendirinya kesadaran bahwa pemerintah dan masyarakatnya hadir bersama untuk membawa misi kesejahteraan yang berkelanjutan akan hadir begitu saja. Trophy dan aneka awards green kerap hanya menjadi semacam iklan belaka, cara atau strategi untuk membangun reputasi pemimpinnya. Menyatakan diri menjadi daerah hijau adalah sebuah pilihan etis untuk mengarahkan segenap perangkat daerah, masyarakat dan warga untuk merubah hidup dan perilakunya dalam segala hal agar lingkungan kehidupan, alam dan seisinya terjaga untuk kesejahteraan semua hingga masa ke depan.

Semoga slogan hijau tidak menjadi ironi, hanya terpajang di iklan, baliho, spanduk dan pidato-pidato saja. Menggelikan jika tebaran kata hijau itu berserak bersama dengan tumpukkan sampah yang tak terangkut dimana-mana, berkubang bersama lubang-lubang tambang yang dibiarkan begitu saja, berpeluh dalam desakkan antrian kendaraan yang terjebak dalam kemacetan, menetes dalam pipa air PDAM yang mati hidup dan hanyut dalam genangan air yang tak tahu harus meresap kemana.

Sebelum meneriakkan yel-yel : green yes!!!. Mestinya berkaca lebih dulu melihat adakah mata ini tak lagi ‘hijau’ melihat deretan angka PAD dalam APBD yang bisa masuk ke kantong kanan dan kiri yang ternyata juga berwarna hijau.

Salam Mata Hijau
@yustinus_esha

Baca selengkapnya »

ENERGI TAI SAPI

Energi fosil yang menjadi primadona pendapatan Indonesia kian lama kian surut. Semua sejak sekolah dasar tahu bahwa energi fosil adalah energi yang tak dapat diperbaharui . Tapi pemimpin kita yang kini sudah bergelar doktor ternyata tak kunjung mempunyai skema operasional untuk mengurangi penggunaan energi fosil dengan mengkonversi ke energi yang terbarukan . Kalaupun ada gerakan atau program, semua masih jatuh dalam jargon belaka serta tak terbukti di lapangan. Ribuan hektar  pohon jarak yang telah ditanam, entah kini untuk apa?.

Kebijakan soal energi memang kerap aneh bin ajaib, melahirkan istilah yang bikin pusing kepala tapi sering juga diiringi tawa. Bayangkan setelah beras miskin, kini ada yang berpikir untuk menamai premium menjadi bensin miskin. Para pengambil kebijakan berpikir bahwa menamai dengan bensin miskin maka orang kaya tak bakal sudi menelannya. Apakah mereka tidak belajar atau pura-pura tak tahu bahwa banyak orang di Indonesia ini menjadi kaya karena menelan orang miskin. Apa sebutan yang tepat untuk pemimpin dengan rencana kebijakan seperti ini, tolol, goblok atau idiot?.

Persoalan energi fosil adalah persoalan besar, yang tidak bisa diatasi dengan aksi-aksi dan seremoni gaya orang kelebihan uang. Benarkah mereka yang kini gencar mengkampanyekan pemakaian sepeda tidak lagi mengkonsumsi bensin?. Apa artinya kalau sepeda hanya dipakai di hari tertentu, pada hari libur, hari dimana mereka memang tidak beraktivitas dengan bensin. Bahkan ada yang hanya untuk naik sepeda mereka berkendara dengan menaikkan sepeda di mobil sampai ke luar kota. Para pemimpin kita sudah bangga kalau hari minggu bersepeda sambil menebar senyum. Padahal sehari-hari hanya untuk mengantar mereka dari rumah kediaman ke kantor perlu empat sampai lima mobil untuk mengawalnya.

Parto jengkel melihat keadaan ini, sejak sepuluh tahun lalu dia secara sadar berusaha memenuhi kebutuhan energi sendiri. Sebagai peternak sapi dia menggunakan kotoran sapi untuk memproduksi biogas. Dengan tekun dia melakukan penelitian dan pengembangan sendiri, sehingga biogas dari tai sapi bukan hanya untuk memasak melainkan juga mengerakkan generator untuk pembangkit listrik. Salah satu penemuan terakhir dari Parto adalah pil energi yang merupakan ekstrasi bahan tertentu. Parto rapat menyembunyikan bahan bakunya.

Pil energi temuan Parto berkhasiat meningkatkan tenaga pengendara sepeda. Siapapun yang mengkonsumsinya dijamin tidak lelah mengayuh sepeda dan setelah itu tak perlu pijatan karena pegal-pegal di kaki. Parto menguji coba pada tukang sayur dan hasilnya luar biasa. Kini para tukang sayur yang biasa naik motor mulai kembali beralih ke sepeda. Produktifitas tidak menurun dan ongkos operasional berkurang. Meski tanpa semua dilakukan diam-diam, akhirnya penemuan Parto bocor di media massa. Wajah dan temuan Parto menghiasi pemberitaan termasuk testimoni dari para tukang sayur.

Parto tidak bermaksud menjadikan temuan yaitu pil energi untuk menjadi produk industri, namun karena permintaan melonjak, mau tak mau partai meningkatkan jumlah produksi semampunya. Kini bukan hanya tukang sayur yang mengkonsumsi pil energi itu melainkan juga para pekerja-pekerja lainnya. Semakin hari permintaan pil energi produksi Parto semakin tinggi sehingga Parto mulai serius menggarap produksinya. Sebaran pengkonsumsi pil energi juga semakin meluas bahkan melewati batas propinsi.

Dampak dari pemakaian pil energi adalah semakin banyaknya sepeda di jalanan. Motor mulai menjadi barang yang diemohi banyak orang. Dealer dan leasing motor, satu persatu mulai rontok dan penjual bensin eceran menghilang dari jalanan. Perusahaan penjualan mobil juga mulai menurun terutama untuk kategori mobil niaga. Dan semakin lama, usaha SPBU juga semakin terancam, omzet penjualan turun drastis. Sebab selain pil, ternyata Parto tidak pelit berbagi ilmu tentang pemanfaatan kotoran sapi baik untuk kebutuhan dapur (biogas) maupun listrik. Mulai muncul kawasan-kawasan pemukiman yang benar-benar mandiri energi.

Bagi banyak orang biasa, Parto adalah pahlawan, tetapi bagi sekelompok orang yang dulu kaya dan kini terongrong oleh upaya Parto, dia dianggap sebagai sumber penyakit yang mematikan. Maka asosiasi dagang dan usaha yang dirugikan oleh kebaikan Parto mulai mendekati pemerintah agar mengambil tindakan pada Parto, kalau perlu menghentikan usaha pembuatan pilnya. Mereka menghembuskan isu bahwa usaha itu illegal, tidak berijin dan produknya tidak diuji secara labolatoris.  Bahkan mereka juga melempar isu bahwa pil itu berbahaya karena termasuk dalam kategori obat perangsang, semacam anabolic streoid yang berbahaya jika dikonsumsi dalam waktu jangka panjang.

Parto tidak bergeming, pemerintah juga tidak bisa bertindak. Sebab diam-diam Balai Pengawasan Obat dan Makanan telah memeriksa pil energi Parto. Dalam pemeriksaaan laboratorium mereka tidak berhasil menemukan zat-zat yang berbahaya. Kalaupun tersisa tanda tanya itu karena mereka tidak bisa mengenali bahan dasarnya apa. Karena gagal memakai kekuatan pemerintah untuk menekan Parto, maka kelompok yang terganggu kepentingannya itu melakukan lobby-lobby internasional. Kelompok investasi dan negara-negara investor yang ternyata juga merasakan dampak pil energi Parto sepakat untuk mengalang kekuatan, menekan pemerintah Indonesia untuk melakukan investigasi atas pil energi yang diproduksi oleh Parto.

Dalam sebuah pertemuan multilateral, para pemimpin negara-negara termasuk  Indonesia akhirnya memutuskan untuk membuat badan investigasi bagi produk pil energi. Parto tenang-tenang saja menghadapi itu semua. Dia tidak mempunyai beban apa-apa sebab semua temuannya tidak dimaksudkan untuk memperkaya dirinya sendiri. Kalaupun nanti dilarang toh tak ada ruginya bagi dia. Pemerintah Indonesia sebenarnya setengah hati mendukung keberadaan tim investigasi, namun tak bisa menolak karena berbagai kepentingan. Salah satunya adalah khawatir dengan penjadwalan bantuan dari negara-negara donor.

Tim investigasi datang dan meneliti pabrik sederhana tempat Parto memproduksi pilnya. Tidak ada temuan yang mencurigakan Selain sebuah ruang yang terkunci dan tak pernah diketahui oleh orang, selain Parto sendiri. Awalnya Parto keberatan ketika mereka memaksa untuk masuk dan melihat ke dalam. Namun akhirnya Parto menyerah, lalu menyerahkan kunci kepada anggota tim untuk masuk ke dalamnya, tanpa diantar Parto. Tim membuka pintu lalu menghilang dalam kegelapan. Namun tak lama berselang mereka keluar dengan muka tidak karuan, beberapa bahkan tak mampu menahan mual hingga muntah di lantai. Ruang rahasia dan bahan rahasia yang baunya memualkan, begitu temuan yang paling mencurigakan dari tim investigasi.

Tim investigasi membawa temuan kepada kepala pemerintahan, mereka memaksa agar Parto dihadirkan dalam panel untuk memberikan penjelasan tentang bahan yang mencurigakan sebagaimana tersimpan di ruang rahasianya. Akhirnya Parto di panggil ke Jakarta dan tentu saja Parto gembira karena ini adalah kali pertama dia pergi kesana serta gratis pula. Singkat cerita di hadapan panel yang terdiri dari tim investigasi, kepala pemerintah dan para pejabat senior, Parto langsung diminta membeberkan rahasia pil energinya. Awalnya Parto bersikukuh tidak mau membeberkan rahasianya, dia hanya mengatakan tidak ada bahan yang berbahaya yang disembunyikan olehnya.  Tapi mereka terus memaksanya. Akhirnya Parto menyerah dan kemudian maju ke podium untuk menyampaikan pengakuannya.

Semua hadirin bertepuk tangan kala dia maju ke depan. Mereka semua merasa bahwa akan ada kemenangan besar dan usaha mereka akan kembali mekar. Dan diatas podium yang terhormat, Parto mulai bicara “ Saya tidak menyembunyikan sesuatu, saya hanya menyembunyikan ketakutan saya sendiri atas bahan utama pil itu. Saya khawatir kalau orang akan marah ketika mereka tahu pil itu terbuat dari apa. Jadi saya minta jaminan keamanan atas diri saya dan keluarga kalau saya harus mengatakan bahan dasar pil itu”.  Permintaan Parto disanggupi oleh kepala pemerintahan. Kemudian Parto melanjutkan pengakuaannya. “Ruang yang saya rahasiakan memang penyimpan bahan pil, saya tidak beri lampu dan tak ada orang lain boleh masuk ke dalamnya. Itu sebenarnya adalah tai sapi yang saya fermentasi. Jadi pil energi ini sebenarnya terbuat dari tai sapi”, ungkap Parto mengakhiri pengakuannya.

Semua terkaget dengan pengakuan Parto dan tim investigasi tidak bisa menyangkal hal itu karena merekalah orang yang pertama merasakan baunya selain Parto.  Diam-diam mereka kagum atas usaha dan inovasi Parto. Dan demi asas keadilan mereka tak lagi melakukan tuntutan. Di akhir pertemuan mereka sepakat untuk menutup rapat rahasia ini. Dalam konperensi pers, Kepala Pemerintahan secara singkat mengatakan “Kami telah mencapai kesepakatan, bahwa tidak ada sesuatu yang membahayakan dari apa yang dilakukan dan dihasilkan oleh Parto. Kami menghargai upayanya dan memuji inovasi temuannya. Dan kami sepakat bahwa informasi lainnya akan dibuka tiga puluh tahun ke depan demi stabilitas dan keamanan nasional”.

Salam bau tai
@yustinus_esha

Baca selengkapnya »